Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, mengatakan partainya tak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). PKS sudah mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait sikap tersebut. "Kita sudah krim surat ke presiden, harusnya sudah sampai 3 atau 4 hari lalu," kata Anis Matta di Gedung DPR, Rabu 21 Maret 2012. Menurut Anis, dalam surat itu, PKS memberikan sejumlah opsi kepada pemerintah terkait harga BBM. Yang jelas, kata dia, dalam opsi itu, PKS tak merekomendasi kenaikan harga BBM. "Soal diterima atau tidak, itu urusan lain, yang penting kita sudah nyatakan sikap," katanya. Anis mengatakan, secara fiskal, sebenarnya masih ada jalan selain menaikkan harga BBM. PKS juga menyoroti rencana pemberian kompensasi setelah kenaikan harga tersebut. PKS juga tak setuju dengan langkah ini. "Kalau kita menaikkan harga BBM, lalu membuat kompensasi, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri," kata Anis. "Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi. Jadi secara fiskal menurut kami masih bisa untuk menaikkan." Anis menambahkan, untuk mengurangi beban APBN, pemerintah bisa menghemat pengeluaran. Pemerintah harus menghemat belanja pegawai. Selain itu, serapan anggaran harus dimaksimalkan. Selama ini, kata dia, serapan anggaran masih sangat rendah, sehingga kebanyakan dana hasil utang tidak terpakai. "Ini jadi gangguan dalam fiskal karena ada beban bunga, uangnya juga tidak dipakai," kata Anis. (umi) • VIVAnews