Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengaku menjadi korban pengadilan opini. Anas meminta pihak-pihak tertentu yang mendorong pengadilan opini dan mengkriminalisasi politik. "Sejak 10 bulan lalu sampai sekarang, pengadilan opini terus berjalan dengan fitnah. Anas koruptor Wisma Atlet lah. Ini sangat tidak adil. Padahal, keputusan pengadilan tidak ada mengenai itu," kata Anas usai melantik pengurus DPD Demokrat Provinsi Papua, Rabu 9 Mei 2012. Anas melanjutkan, dengan belum adanya putusan pengadilan bahwa dirinya bersalah, pengadilan opini akan berjalan terus. Tapi, Anas menyayangkan pengadilan opini yang tidak pernah berhenti menyudutkan dirinya tanpa bukti. "Jangan lagi gunakan pengadilan opini. Kalau itu dilanjutkan, itu perusakan nama baik pribadi dan partai. Dan itu sangat tidak sehat," ujar Anas. Anas juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang terus mendorong lembaga hukum untuk memanggil orang termasuk dirinya. Semestinya, Anas melanjutkan, semua pihak bersama-sama menghormati dan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bekerja dengan baik. Dia mengakui, politik itu memang keras. Namun, dirinya tetap ingin berpolitik tanpa fitnah. Terpaan-terpaan yang menimpa Demokrat saat ini, menurut Anas, tidak keras saat Demokrat hanya memperoleh suara tujuh persen. "Dulu saat masih partai baru, Demokrat belum diterpa badai seperti saat ini, di mana suara kami sudah 20 persen," jelas Anas. Dalam kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet, nama Anas sering disebut oleh terdakwa yang juga mantan Bendahara Umum Demokrat, M Nazaruddin. Bahkan, Anas juga disebut dalam kasus proyek pusat olahraga di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. (art) • VIVAnews