Jakarta -- Indonesia Financial Group (IFG) sebagai BUMN holding nonbank meliputi perasuransian dan penjaminan BUMN bakal hadir dengan layanan keuangan terbesar di Indonesia. Salah satu segmen yang disasar adalah UMKM. Penetapan IFG merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham BPUI. Direktur Utama IFG Robertus Billitea mengatakan dengan konsolidasi aset sebesar Rp72,5 triliun (per Maret 2020), IFG akan menghadirkan layanan keuangan nonbank terbesar di Indonesia. "Sebagai BUMN holding perasuransian dan penjaminan, IFG akan menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan," tutur Robertus," beberapa waktu lalu. Saat ini, lanjut Robertus, IFG memiliki sembilan anggota holding di antaranya PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Jasa Raharja, dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Selanjutnya, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Grahaniaga Tata Utama dan PT Bahana Kapital Investa. Diketahui, Askrindo sendiri pada September lalu sudah menyalurkan penjaminan kredit UMKM senilai Rp3,37 triliun kepada 6 ribuan debitur. Perseroan itu menyatakan sektor yang banyak mengajukan kredit modal kerja adalah perdagangan dengan nilai penjaminan Rp2,2 triliun. Usai dilebur menjadi satu, salah satu peran IFG juga memberikan layanan penjaminan kredit. UMKM sendiri menjadi salah satu fokus pemerintah agar tak terpuruk di masa pandemi Covid-19. "Sebagai BUMN holding perasuransian dan penjaminan dibentuk untuk menghadirkan perubahan baru dan berfungsi penting dalam mendukung perekonomian nasional, meningkatkan stabilitas dan inklusi keuangan nasional," demikian keterangan IFG. Langkah IFG sendiri bakal sejalan dengan aksi yang dilakukan pemerintah yang memberikan bantuan kepada UMKM melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) menunjukkan per 7 Oktober 2020, total realisasi penyerapan anggaran PEN telah mencapai Rp331,94 triliun. Nilai itu setara dengan 47,7 persen dari total anggaran PEN yang mencapai Rp 695,2 triliun. Di sektor UMKM, serapan program tahap awal telah mencapai 100 persen bagi 9,1 juta pelaku usaha mikro. Realisasi program hibah senilai Rp2,4 juta bagi masing-masing pelaku UMKM ini meningkat sebesar Rp4,06 triliun atau 14,10 persen selama pekan pertama, dan mulai melaksanakan perluasan program. Ketua Satgas PEN Budi Gunadi mengatakan melalui Satgas PEN terus melakukan langkah-langkah percepatan realisasi program pemulihan ekonomi nasional. Sejumlah upaya adalah dengan mempercepat proses usulan baru berbagai klaster serta realisasinya, redesign program agar lebih efektif, dan mempercepat proses birokrasi program. "Program untuk sektor UMKM terus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi stimulus percepatan pergerakan ekonomi nasional," katanya beberapa waktu lalu. Sumber : cnnindonesia.com