Jakarta, Universitas Narotama -- Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mengesahkan sebuah dekrit untuk membubarkan parlemen. Hal ini secara resmi diumumkan di media istana, Royal Gazette.

Mengutip CNBC International Selasa (21/3/2023), langkah itu membuka jalan bagi pemilihan umum pada bulan Mei. Pemilihan harus diadakan 45 hingga 60 hari setelah pembubaran legislatif.

"Ini adalah kembalinya kekuasaan pengambilan keputusan politik kepada rakyat, dengan cepat untuk melanjutkan pemerintahan demokratis dengan Raja sebagai kepala negara," kata keterangan tersebut.

Meski demikian, tanggal pemilihan umum belum diumumkan. Tetapi Wakil Perdana Menteri (PM) Wissanu Krea-ngam pada hari sebelumnya mengatakan kemungkinan akan diadakan pada 14 Mei.

Pemilu Thailand diperkirakan akan menunjukkan pertarungan politik yang telah berlangsung lama antara keluarga miliarder Shinawatra dan kelompok pro-militer konservatif negara itu. Paetongtarn Shinawatra, putri dan keponakan masing-masing mantan perdana menteri Thaksin dan Yingluck Shinawatra, adalah kandidat terdepan.

Dalam survei opini, dukungan ke Paetongtarn melonjak 10 poin menjadi 38,2% di jajak pendapat yang dirilis akhir pekan lalu. Sementara, dari survei National Institute of Development Administration (NIDA), PM Prayuth Chan-ocha yang berkuasa sejak kudeta 2014 di tempat ketiga dengan 15,65%.

Paetongtarn sendiri Jumat mengatakan yakin akan memenangkan pemilihan dengan telak. Kemenangan mutlak harus ia dapatkan guna mencegah setiap manuver politik terhadap partainya, termasuk kudeta militer.

Sumber = cnbcindonesia.com/politik-dan-hukum/thailand