Muktamar atau kongres tertinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipastikan tak bakal membahas isu konflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Muktamar itu rencananya bakal digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

"Terkait dengan isu saat ini (konflik PKB dan PBNU) tidak ada agenda itu," ujar Ketua Organizing Committee Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal di Kabupaten Badung, Minggu (11/8), diberitakan Antara.
"Kami tetap sesuai dengan regulasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kami berjalan berdasarkan undang-undang yang mengatur," ujar dia lagi.
Cucun menegaskan PKB tak punya konflik dengan PBNU. Dia menjelaskan partai politik berbeda dengan organisasi masyarakat.
Ormas diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sehingga tidak ada relasinya dengan kongres partai politik.
"Di internal tidak ada konflik. Kami nyatakan di PKB tidak ada konflik. Misalnya tadi ada pihak-pihak luar ya itu kami abaikan saja, tidak ada kaitannya dengan urusan Muktamar PKB," papar Cucun.
Situasi PKB dan PBNU kini memanas selama beberapa bulan terakhir, dimulai ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memimpin Tim Pengawasan Haji DPR untuk memeriksa pekerjaan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan haji yang dinilai bermasalah.
Kementerian Agama saat ini dipimpin Menteri Yaqut Cholil Qoumas, eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
PBNU lalu membalas dengan membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB.
Terkait pembentukan tim khusus DPR itu, kata Cucun, tak dapat dikaitkan dengan Muktamar PKB sebab setiap lembaga memiliki kewenangannya sendiri, meskipun hubungannya erat seperti kebanyakan anggota dewan terpilih dari partainya adalah keturunan kyai.
"Misalnya sekarang mengaitkan permasalahan di DPR segala macam, kami (PKB) jangan diintervensi, DPR ada mekanisme pengambilan keputusan, di PKB sendiri juga ada mekanisme pengambilan keputusan," kata Cucun.