KAIRO– Presiden Mesir Muhammad Mursi memerintahkan militer bekerja sama dengan polisi dan memberi mereka wewenang menahan demonstran hingga hasil referendum diumumkan. Referendum konstitusi tetap digelar akhir pekan ini berdasarkan dekrit baru yang dikeluarkan melalui surat perintah sesuai Undang-Undang 107. Dekrit baru itu dikeluarkan sebelum unjuk rasa besar-besaran hari ini. Kubu oposisi dan pendukung Mursi berencana menggelar demonstrasi terkait referendum. ”Pasukan militer harus mendukung tugas polisi dengan bekerja sama penuh untuk menjaga keamanan dan melindungi institusi penting negara untuk periode sementara, hingga pengumuman hasil referendum konstitusi,” papar dekrit baru yang dikeluarkan presiden Mursi, dikutip AFP. ”Aparat pasukan bersenjata yang terlibat dalam misi menjaga keamanan dan melindungi institusi penting negara,semua memiliki wewenang menahan secara hukum.” Keputusan tegas ini diambil pemerintah setelah unjuk rasa dan kerusuhan jalanan yang menewaskan tujuh orang dan melukai ratusan orang. Militer hingga saat ini tidak melarang demonstran anti- Mursi berkumpul di luar istana. Militer menegaskan mereka tetap netral di tengah situasi yang sangat kompleks tersebut. Namun, mereka menegaskan militer tidak akan memberikan kesempatan kalau situasi semakin memburuk. Pada Minggu (9/12) pesawat tempur F-16 terbang rendah di kota Kairo. Kantor berita MENA menggambarkan aksi terbang rendah itu memang tidak biasa dilaksanakan pesawat tempur itu.Namun,militer berkilah itu merupakan latihan serangan udara untuk melindungi institusi penting negara. Krisis politik Mesir semakin memanas karena kubu oposisi tetap menyerukan demonstrasi besar-besaran hari ini di seluruh negeri.Tuntutan oposisi masih sama yakni penundaan referendum konstitusi.Aksi itu memicu kekhawatiran berbagai kalangan mengenai peningkatan aksi kekerasan dan mempertajam krisis politik di Negeri Piramida. Unjuk rasa itu bakal diorganisir rival utama Presiden Mursi,kubu Front Penyelamat Nasional (NSF). ”NSF menyerukan berbagai aksi demonstrasi di ibu kota dan sejumlah wilayah pada Selasa (11/12) sebagai penolakan keputusan presiden yang tidak mendukung desakan kita,”kata juru bicara NSF,Sameh Ashour, dikutip AFP. ”Kita tetap menolak draf konstitusi karena itu tidak mewakili rakyat Mesir.” Ashour menegaskan bahwa melaksanakan referendum saat ini sama saja pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawab. Ikhwanul Muslimin (IM) merupakan pendukung utama Mursi yang bersikeras referendum harus dilaksanakan sesuai jadwal. Juru bicara IM, Mahmud Ghozlan, menegaskan bahwa Aliansi Kekuatan Islam (AIF) juga menyerukan demokrasi pada Selasa (11/12). ”Ya,‘demi legitimasi dan dukung referendum’ menjadi slogan demonstrasi kali ini,”katanya. Aksi demonstrasi yang digelar IM untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Mesir juga memiliki dua pendapat, yang mendukung dan menolak keputusan Mursi. Sumber : seputar-indonesia.com