Rabu, 02 Januari 2013 11:11 wib Foto : Protes di Hong Kong (Reuters) HONG KONG – Sekitar 50 Ribu warga Hong Kong turun ke jalan untuk melakukan demo anti pemerintah di awal tahun baru ini. Mereka menuntut pemimpin Hong Kong yang didukung pemerintah pusat China untuk mundur dari jabatannya. Para pendemo itu juga menuntut dijalankannya sistem demokrasi di wilayah tersebut. Saat ini Hong Kong merupakan bagian dari wilayah China setelah dikembalikan oleh Inggris pada 15 tahun yang lalu. Pemimpin Hong Kong, Leung Chun-ying, dituntut mundur oleh warganya karena dituduh telah menyalah gunakan kekuasaan yang dimilikinya setelah ketahuan membangun rumah mewah tanpa izin. Izin pendirian rumah merupakan isu yang sensitif di wilayah dengan luas tanah yang terbatas seperti Hong Kong. Sebelumnya Leung sendiri bukan sosok pemimpin yang disuaki oleh warga Hong Kong. Popularitas Leung tercatat teus menurun semenjak ia meraih tampuk kekuasaan pada Juli tahun lalu. Leung juga mendapat mosi tidak percaya di parlemen Hong Kong terkait skandal rumah mewah yang menderanya. Para pendemo terlihat mengibarkan bendera Hong Kong yang digunakan pada saat masa koloni Inggris dan menyerukan tuntutan agar Leung mundur. Leung sendiri naik sebagi pemimpin Hong Kong setelah rival politiknya, Henry Tang, terkena skandal yang serupa. Selain meminta Leung mundur, para pendemo juga meminta warga Hong Kong diberikan hak untuk memilih. Saat ini pemimpin Hong Kong tidak dipilih langsung oleh rakyatnya melainkan ditunjuk oleh sebuah komite pemilihan yang kebanyakan anggotanya adalah pihak pro pemerintah pusat China. “Kami menuntut Leung mundur untuk membuka jalan bagi dijalankannya sistem demokrasi di Hong Kong. Saat ini pemimpin Hong Kong tidak dipilih langsung oleh rakyat sehingga kebijakan yang mereka buat tidak sesuai dengan aspirasi rakyat,” ujar Jackie Hung, juru bicara dalam aksi demo tersebut, seperti dikutip AFP, Rabu (2/1/2013). Walaupun tidak menjalankan demokrasi secara penuh, Hong Kong sendiri memiliki status otonom yang membuat warganya memiliki beberapa hak politik yang tidak dimiliki wilayah China yang lainnya, seperti hak untuk melakukan demo. Pemerintah China sendiri menjanjikan warga Hong Kong dapat memilih langsung pemimpinnya pada tahun 2017 mendatang. (AUL)